Perkumpulan Pandu / Kepanduan di Indonesia adalah jelmaan dari organisasi Padvinder / Padvinderij dari organisasi yang sama di negeri Belanda sedangkan Panvincer / Panvinderij merupakan jelmaan Boy Scout / Scouting yang di Inggris berdasarkan buku Scouting for Boys karangan Baden Powell.
Oleh orang Belanda S.P Smidth, di Batavia (Jakarta) dibentuk Padvinder untuk anak-anak orang Belanda dengan nama Nederlands Indesche Padvinderij Vereniging (NIPV) pada tahun 1912. Antara tahun 1912 – 1916 di Solo Pangeran Mangkunegoro IV membentuk Javasche Padvinderij Organisatie (JPO) untuk anak-anak kerabat Mangkunegoro, inilah organisasi pandu pertama Indonesia. Pendirian JPO ini membuat para remaja dan pemuda daerah lain tertarik mendirikan organisasi kepanduan. Yang pada waktu itu dianggap sebagai salah satu cara perjuangan dalam usaha mencapai kemerdekaan. Mulailah berdiri organisasi serupa seperti Hisbullah Wathan Padvinderij (HW) dibawah organisasi Muhammadiah, Serikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP) dibawah partai Serikat Islam, Suryawirawan Padvinderij dibawah Taman Siswa, Jong Java Padvinderij (JJP), Nationalle Islamitische Padvinderij (NATIVIJ) dan sebagainya.
Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah berdirinya organisasi Boedi Oetomo 20 Mei 1908, lalu peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjiwai Gerakan Kepanduan Nasinal kita semakin bergerak maju.Walaupun mengadopsi ajaran Badaen Powell, Padvinder di Jawa tidak sama dengan Padvinder Belanda dan Boy Scout di Inggris,. Organisasi di Inggris dan Belanda di samping melatih pesertanya / anggotanya untuk membangun persaudaraan dan mengajarkan keterampilan juga menanamkan kesadaran berbakti terhadap Raja, sedangkan Padvinder Jawa menanamkan kesadaran berbangsa dalam rangka perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Karena adanya program perjuangan kemerdekaan, maka pemerintah Hindia Belanda melarang menggunakan istilah Padvinder sebagai organisasi kepanduan kita dan membubarkannya bagi yang bernaung sibawah partai politik , organisasi kemasyarakatan, dan tidak bolah melakukan kegiatan. Adanya larangan tersebut untuk menggunakan istilah padvinder, maka dengan cerdik KH AGUS SALIM menciptakan istilah PANDU dimana organisasi tersebut dikemukakan pertama kali dalam Kongres SIAP tahun 1908 di Kota Banjarnegara, Banyumas, Jateng (Sehingga KH Agus Salim dikenal sebagai Bapak Pandu Indonesia )
Dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia maka timbullah niat menggerakan persatuan organisasi kepanduan. Pada tahun 1930 dengan adanya INPO ( Indonesische Padvinders Organizatie ), PK ( Pandu Kesultanan ), PPS ( Pandu Pemuda Sumatera ),menjadi satu organisasi yaitu KBI ( Kepanduan Bangsa Indonesia ) .
Pandu Indonesia pertama kali mengikuti Jambore Dunia V di Volegenzang, Belanda di tahun 1937 ( Pandu Hindia Belanda ). Kemudian tahun 1931 terbentuk pula sebuah federasi yang menamakan Persatuan antar Pandu-Pandu Indonesia (PAPS) yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.
Selain sebagai organisasi kader pandu dan kepanduan dapat juga dipandang sebagai organisasi kependidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang dalam undang-undang pendidikan di sebut ” Pendidikan Non Formal ”, sehingga lengkaplah misi kepanduan menjadi tiga, yaitu :
1. Membangun persaudaraan
2. Melatih keterampilan
3. Menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk merebut kemerdekaan
Adanya tiga misi tersebut pemerintah Hindia Belanda merasa kedudukannya akan terancam, oleh karena itu pandu dan kepanduan senantiasa di awasi sampai masuknya Jepang ke Indonesia.
Pada masa pendudukan Jepang organisasi ini dilarang dan mereka membentuk Seinedang dan Keibodang sebagai wadah kegiatan pemuda / pelajar di luar sekolah. Namun jiwa pandu dengan selogan ”Sekali Pandu Tetap Pandu” . Oleh karena itu 4 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 28 Desember 1945 di Solo berdiri Pandu Rakyat Indonesia, sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Negera Republik Indonesia. Tetapi setelah parpol dan ormas lahir maka banyak pandu dan kepanduan yang bernaung dibawahnya. Sehingga sampai dengan tahun 1959 tercatat 100 organisasi pandu. Upaya untuk mempersatukan pemuda-pemuda tersebut hanya berhasil terbentuknya IPINDO ( Ikatan Pandu Indonesia ) tanggal 12 September 1951, POPPINDO ( Perhimpunan Organisasi Pandu Putri Indonesia ) yang terbentuk tahun 1954 dan PKPI ( Persatuan Kepanduan Putri Indonesia ). Tahun 1951 IPINDO menyelenggarakan Jamnas I di Pasar Minggu Jakarta.
Adanya perpecahan organisasi pemuda tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya perselisihan dikalangan generasi muda, maka ke tiga federasi diatas melebur menjadi satu menjadi PERKINDO ( Persatuan Kepanduan Indonesia ), tetapi hanya 60 organisasi pandu saja yang bergabung dari 100 organisasi yang ada.
Di dalam faederasi tersebut sebagian 60 organisasi anggota Perkindo terutama yang sebagai Underbow Orsospol atau ormas tetap berhadap-hadapan berlawanan satu dengan yang lain, sehingga tetap terasa lemahnya gerakan kepanduan Indonesia. Kelamahan ini ingin dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksan gerakan kepanduan di Indonesia menjadi gerakan pioneer mudaseperti di negara-negara komunis.
Atas dasar kekhawatiran tersebut MPRS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : IX/MPRS/1959 antara lain menetapkan agar organisasi kepanduan di Indonesia diperhatikan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut tanggal 9 Maret 1961 Bung Karno berpidato di Istana Merdeka meminta agar kepanduan di Indonesia dibebaskan dari paham Baden Powellisme dan untuk itu perlu dibentuk organisasi baru dengan nama PRAMUKA (Praja Muda Karana) untuk tugas tersebut dengan Kepres RI Nomor 121 tahun 1961 dibentuk Panitia Pembentukan Pramuka yang terdiri dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Dr. A. Azis Saleh, Prof. Dr.Priyono, Ahmadi kemudian ditambah dengan Mulyadi Joyomartono.
Masyarakat awam banyak tidak mengetahui pada saaat pembentukannya telah terjadi ”Perebutan” antara kelompok Sosialis di bawah pimpinan Prof. Dr.Priyono dengan kelompok Pancasila dibawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok Pancasila dengan dikeluarkanya Kepres RI nomor : 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang pembentukan Pramuka bukan Pioneer muda yang diperjuangkan kelompok sosialis / komunis. Kepres RI tersebut ditandatangani oleh Ir. H. Djuanda selaku Pjs. Presiden , karena saat itu Bung Karno sedang berada di luar negeri.
Berdasarkan Kepres RI Tentang pembentukan Gerakan Pramuka tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono IX beserta anggota panitia lain menyusun personalia Kwarnas, dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kwarnas Pertama (dijuluki Bapak Pramuka Indonesia) dan Dr. A. Azis Saleh sebagai Sekjend Kwarnas Pertama Gerakan Pramuka, yang kemudian dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 14 Agustus 1961 ditandai dengan penyerahan / peanugrahan Panji Gerakan Pramuka ( Semacam Bendera ) dengan logo TUNAS KELAPA. Mulai saat itu tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan Bung Karno selaku Presiden RI sebagai Pramuka tertinggi (Sekarang : Presiden RI sebagai Pramuka Utama). Sejak itu dibentuk Kwarda Gerakan Pramuka di Provinsi-provinsi Indonesia termasuk Provinsi Riau
